Radar malang Pemkot Tak Tegas, PKL Berkuasa

Radar malang Pemkot Tak Tegas, PKL Berkuasa

Radar malang Pemkot Tak Tegas, PKL Berkuasa
Penanganan PKL di Kota Malang dinilai tak pernah tuntas. Tak hanya merusak keindahan kota, para pedagang tak tetap itu juga merampas kenyamanan warga kota pendidikan ini. Ironisnya, berkali-kali ditindak namun PKL tetap saja bertumbuh. Pemkot Malang terkesan tak serius menangani PKL.

Radar malang

Radar malang

Bukti PKL tak bisa diatur tampak di Jalan Pasar Besar, Jalan KH Agus Salim hingga sekitar alun-alun. Di kawasan perdagangan itu, PKL malah menguasai jalan. Mereka menempatkan gerobak di tepi jalan sehingga memacetkan arus lalu lintas.
Tak hanya jalan, PKL juga menguasai trotoar yang sebenarnya hak pejalan kaki. Pantauan Malang Post, trotoar di Jalan KH Agus Salim, Jalan Pasar Besar dan sekitar alun alun digunakan PKL untuk menggelar dagangan. “Dari dulu sampai sekarang seperti ini, tidak pernah berubah. PKL yang berkuasa,” kritik Syahrul, warga Bareng yang bekerja di kawasan Jalan Pasar Besar. “Kalau jalan kaki (di Jalan Pasar Besar) tidak bisa leluasa di trotoar, soalnya trotoar dikuasai PKL,” keluhnya.
Juliani, warga Sawojajar yang biasa berbelanja di kawasan Jalan Pasar Besar juga mengeluhkan hal yang sama. “Naik kendaraan ya macet, jalan kaki tidak bisa. Susah, repot,” protesnya.
Catatan Malang Post, PKL di berbagai kawasan yang dikeluhkan itu sebenarnya pernah ditertibkan. Namun hanya tertib saat operasi penertiban berlangsung. Usai penertiban, mereka kembali lagi berdagang di kawasan terlarang PKL tersebut.
Pakar Tata Kota ITN Malang, Ir Budi Fathony MTA mengatakan, PKL biasanya menjajakan dagangan di tempat-tempat umum yang ramai. Iin merupakan prinsip ekonomi. “Di tempat strategis yang ramai, pasti mereka jadikan tempat untuk berdagang, termasuk trotoar. Akibatnya pedestrian yang sudah dibangun dengan konsep yang bagus tak bisa difungsikan,” katanya.
Pemerintah daerah menurut dia, selalu terlambat melakukan penanganan. Buktinya tak ada tindakan tegas di saat PKL baru bermunculan. Padahal saat muncul satu atau dua PKL, mestinya sudah ditindak tegas lalu melakukan pengawasan. Akibat tak ditindak tegas, lama-lama PKL bermunculan.
Hal ini tak hanya tampak di Jalan Pasar Besar, Jalan KH Agus Salim dan sekitar alun-alun. Namun juga sudah tampak di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Bendungan Sigura-gura, kawasan Tegalgondo dan berbagai kawasan lain yang kini mulai tumbuh PKL baru. Kalau pun direlokasi, konsep dan penentuan lokasi PKL juga tak didesain secara utuh yang bersifat mencegah masalah baru. Misalnya sentra PKL baru dilengkapi drainase yang memadai.
“Konten dan penanganan limbah makanan juga harus dikonsep secara jelas di tempat relokasi. Karena sisa makanan yang tak segera dibersihkan masuk ke saluran air bisa saja menyebabkan saluran air buntu,” kata Budi yang juga Kepala Laboratorium Perkembangan arsitektur ITN Malang ini.
Dia menambahkan, PKL memang tak bisa digusur karena pasti akan menuai protes. Namun penataannya harus dilakukan dengan konsep yang jelas dan ideal sehingga tak mengundang masalah baru.
Kepala Dinas Pasar Kota Malang, Bambang Suharijadi mengatakan, saat ini sudah melakukan pendataan PKL. Berdasarkan data lengkap dengan nama dan alamat tempat tinggal, terdapat 550 orang PKL di Jalan Pasar Besar, Jalan KH Agus Salim dan sekitarnya. Secara keseluruhan, jumlah PKL yang terdata sekitar 5.000 orang. Namun demikian masih terdapat PKL yang tak terdata.
Pendataan PKL dilakukan untuk penataan. Hanya saja konsep penataan PKL menurut Bambang sedang dibahas oleh Bapeda. Bambang mengatakan, PKL tak bisa ditindak dengan cara menggusur melainkan harus dibina. Pasalnya pembinaan PKL sudah diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2012кейс мужских носковмагазин косметичка

Leave a Reply

comment-avatar

*